Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewajiban untuk menjamin tersedianya sembelihan halal di wilayahnya. Berikut adalah beberapa kewajiban utama pemerintah daerah yang diatur dalam UU tersebut:
1. Menyediakan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Halal
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rumah potong hewan (RPH) yang ada di wilayahnya memenuhi standar halal. Rumah potong hewan ini harus memiliki sertifikasi halal dan mengikuti prosedur penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah daerah juga wajib mengawasi dan memastikan bahwa RPH beroperasi dengan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku【49†source】【48†source】.
2. Mengatur dan Memastikan Tersedianya Juru Sembelih Halal
Menurut UU No. 33/2014, pemerintah daerah wajib menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi juru sembelih halal (Juleha). Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap juru sembelih yang terlibat dalam proses penyembelihan memiliki kompetensi dan pemahaman yang cukup mengenai teknik penyembelihan sesuai dengan syariat Islam, serta menjaga kesejahteraan hewan【49†source】.
3. Pengawasan dan Pemantauan Produk Halal
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasar, termasuk produk daging. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen benar-benar halal, dengan memastikan bahwa proses penyembelihan dan distribusinya mengikuti standar halal yang sudah ditetapkan【49†source】.
4. Sertifikasi Halal bagi Rumah Potong Hewan dan Produk Daging
Sesuai dengan amanat UU ini, pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan dukungan untuk sertifikasi halal bagi RPH dan produk daging. Sertifikasi halal diberikan oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku【48†source】.
5. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi produk halal. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dan bagaimana memilih produk yang sudah disertifikasi halal. Ini juga melibatkan pemahaman tentang pentingnya memilih produk daging yang disembelih sesuai dengan prinsip syariat Islam【49†source】.
6. Penguatan Regulasi Lokal dan Kebijakan Pendukung
Pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi lokal yang mendukung pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 di wilayah mereka. Ini termasuk pengaturan terkait rumah potong hewan, prosedur penyembelihan, hingga pembentukan kebijakan yang memastikan bahwa produk yang beredar di pasar adalah halal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan【48†source】【49†source】.
Dengan demikian, kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin tersedianya sembelihan halal adalah sangat penting dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan, sertifikasi, hingga edukasi masyarakat. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk halal yang sampai ke konsumen memenuhi standar syariat Islam dan aman untuk dikonsumsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar